Oleh : Syamhudi

Jakarta, MediaProfesi.com – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah di dalam menerapkan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang rencananya mulai berlaku pada 2014 untuk memperhatikan kesejahteraan para dokter umum dan dokter spesialis. Selain itu, juga bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil harus diberikan take home pay (THP) dua kali lipat dibanding dokter yang ada di perkotaan.

Ketua Umum PB IDI, Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad mengatakan berdasarkan hitungan dari IDI, idealnya seorang dokter praktek umum (DPU) menerima penghargaan atau gaji antara Rp 12 juta hingga Rp 17 juta perbulannya. Dan bagi Dokter Spesialis (DSp) menerima gaji kisaran Rp 36 juta hingga 54 juta setiap bulannya.

“Dan bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil diberikan tunjangan satu kali gaji atau dia menerima dua kali lipat gajinya dibandingkan dokter yang berada di perkotaan. Hal ini untuk memacu dokter merasa nyaman dan senang bila ditempat di daerah terpencil,” kata Dr. Prijo dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan PB IDI dengan tema “Pasca Pemberlakuan UU BPJS : What Next…?” hari ini, Senin (9/1/2012) di Jakarta.

Dr. Prijo memberikan contoh seorang dokter pemerintah yang di tempatkan di satu daerah terpencil di daerah Sanggau, Kaimantan Barat. Dimana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri menetapkan gaji pokok yang sama untuk dokter atau dokter gigi yang berstatus PTT yakni Rp 1,752.500 per bulan. Ditambah dengan tunjangan untuk daerah terpencil sebesar Rp 3.250.000 per bulan dan daerah sangat terpencil mencapai Rp 5.800.000, sehingga total penghasilan berkisar antara Rp 5 – 7,5 juta per bulan.

Mari kita coba hitung secara bersama mengenai pengeluaran gaji seorang dokter yang ditempatkan di daerah yang sangat terpencil di Papua, ajak Dr. Prijo, kalau dia mau pergi ke provinsi saja sudah memakan biaya yang sangat besar. Karena dari kabupaten ke provinsi harus naik pesawat itu biayanya sebesar Rp 3 juta. Hal ini belum lagi dihitung dia mesti makan dan kebutuhan lainnya, sudah pasti tidak mencukupi.

“Jadi apa lagi kalau dia punya rencana mau sekolah, pasti tidak bisa sekolah. Jadi memang pemerintah harus memperbaiki sistem pemberian penghargaan kepada para dokter,” tegasnya.

Dan harus dibedakan antara dokter yang diperkotaan dengan daerah terpencil. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia, lanjutnya disana siapa yang mau bekerja di daerah akan diberikan gajinya dua kali lipat dibanding yang bekerja di perkotaan untuk YHP nya. Sehingga di Australia tidak punya masalah dengan para dokter yang ditempatkan di daerah terpencil.

Kemudian, dia memberikan suatu fakta dengan dokter swasta yang ditempatkan di daerah terpencil di Sanggau dengan gaji sebesar Rp 12 juta bersih per bulan. Presmi produksi tiap bulan Rp 1 juta, kemudian bonus tahunan minimal 100% gaji.

Selain itu, dia juga menerima fasilitas cuti setahun dua kali dengan kendaraan pesawat terbang, ijin 8 hari per tahun, biaya makan dan perumahan ditanggung.

Dr. Prijo mengkhawatirkan bilama kesejahteraan ini tidak sesuai dengan harapan. Dan kalau BPJS tetap juga dipaksakan jalan, dan hasilnya tidak optimal. Apa yang terjadi ? mereka lari ke kota besar semua, rujuk semua ke kota besar, sehingga akhirnya beban BPJS itu akan menjadi lebih besar

Kemudian yang kedua, kalau itu tidak sesuai, maka upaya preventifnya jadi tidak ada. Kalau upaya preventifnya tidak ada, maka uang yang dibutuhkan akan lebih besar lagi, karena kuratif semua jadinya. Apalagi kalau bicara ke depan itu penyakit degeneratif akan menjadi lebih banyak, karena tingkat perekonomian kita naik sekarang ini.

“Jadi pasti ada tren pola perubahan tentang pola penyakit, diantaranya diabetes, hipertensi, itu kan makin banyak, obesitas makin banyak dan arahnya stroke nantinya, dan biaya pengobatannya mahal sekali,” tuturnya.

“Seandainya pemerintah tidak bisa memberikan gaji sebesar setinggi itu, tetapi dia di kasih akses buat sekolah. Akses sekolah ini bisa saja sekolah manajerial atau sekolah spesialis atau profesi, tetapi dipastikan dia punya akses,” tambahnya.

Sekarang ini, ujar Dr. Prijo, mereka disuruh sekolah. Tetapi biayanya di suruh cari sendiri, berjuang sendiri, makanya banyak dari mereka yang gagal dan pasti gagal. Karena mereka sudah 5-6 tahun ada di daerah, ilmunya tergerus, dan disuruh testing lagi. Tentu saja mereka tidak akan bisa mengikuti testing dengan ilmu yang uptodate.

Seharusnya, di asistensi dulu, di advokasi dulu, di matrikulasi dulu. Ini tidak, universitasnya semuanya berlomba-lomba menjadi pusat riset semuanya, atau dengan standar yang tinggi. Dan hanya ada beberapa universitas, seperti Universitas Hasanuddin dan Universitas Airlangga yang saya lihat, lanjut Dr. Prijo yang ramah dengan mereka dalam hal ini, dibantu anak-anaknya sehingga dia bisa naik.

“Mestinya Kemenkes disini juga membantu, jangan dilepaskan dia. Kalau itu dibantu maka beasiswa itu akan terserap, sekarang katanya beasiswa terserapnya rendah, itu bukan salah dokternya, tetapi karena kita tidak memonitoring evaluasi terhadap sistem itu,” pungkas Dr. Prijo. * (Syam)